Tarif interkoneksi untuk pengiriman SMS lintas operator berbasis biaya (cost based) sebesar Rp 23 bukanlah harga mati. Tarif tersebut masih bisa berubah karena akan direvisi.
 |
| Biaya cost based Rp. 23 |
Muhammad
Budi Setiawan, Dirjen Sumberdaya dan Perangkat Pos Informatika
Kementerian Kominfo mengatakan hal tersebut di sela konferensi '35th
GSMA Asia Pacific' di Bali.
"Tarif Rp 23 itu kan tahun 2010. Jadi untuk saat ini kita terapkan saja dulu, nanti pada tahun 2013 kita susun bersama-sama dengan voice juga karena voice sudah jadwalnya untuk dilakukan perhitungan, direvisi kembali. Jadi bisa berubah, bukan hanya kenaikan tapi juga penurunan," ujarnya.
Disampaikan juga oleh Budi bahwa penerapan tarif interkoneksi tersebut sebenarnya terlambat, karena kebijakan itu sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri pada tahun 2006 silam.
"Justru kita terlambat karena 2006 sudah dipermenkan (Peraturan Menteri), cuma memang dulu SMS baru tumbuh jadi kita tidak memerlukannya," lanjutnya.
Disampaikan pula bahwa tarif interkoneksi sebesar Rp 23 itu adalah tarif maksimal. "Jadi tidak harus sebesar itu, kan business-to-business (B2B). Rp 23 itu maksimal yang diterima oleh si operator penerima. Kalo perhitungan Axis sendiri malah di bawah Rp 1" kata Budi.
"Regulator atau pemerintah mengatur besaran umumnya saja, itu diselesaikan B2B, sehingga akan mendewasakan operator. Pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur sampai ke tarif-tarif," ia menandaskan.
Seperti diketahui skema SMS interkoneksi berbasis biaya (cost based) sudah resmi menggantikan skema Sender Keep All (SKA) per 1 Juni 2012 lalu. Jadi kini, operator si penerima SMS juga akan mendapat pemasukan dari pesan yang dikirim.
Adapun besaran yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 23. Namun menurut Budi itu tidak mutlak, pada realisasi di lapangan sejatinya dibebaskan kepada masing-masing operator karena sifatnya B2B.
"Tarif Rp 23 itu kan tahun 2010. Jadi untuk saat ini kita terapkan saja dulu, nanti pada tahun 2013 kita susun bersama-sama dengan voice juga karena voice sudah jadwalnya untuk dilakukan perhitungan, direvisi kembali. Jadi bisa berubah, bukan hanya kenaikan tapi juga penurunan," ujarnya.
Disampaikan juga oleh Budi bahwa penerapan tarif interkoneksi tersebut sebenarnya terlambat, karena kebijakan itu sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri pada tahun 2006 silam.
"Justru kita terlambat karena 2006 sudah dipermenkan (Peraturan Menteri), cuma memang dulu SMS baru tumbuh jadi kita tidak memerlukannya," lanjutnya.
Disampaikan pula bahwa tarif interkoneksi sebesar Rp 23 itu adalah tarif maksimal. "Jadi tidak harus sebesar itu, kan business-to-business (B2B). Rp 23 itu maksimal yang diterima oleh si operator penerima. Kalo perhitungan Axis sendiri malah di bawah Rp 1" kata Budi.
"Regulator atau pemerintah mengatur besaran umumnya saja, itu diselesaikan B2B, sehingga akan mendewasakan operator. Pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur sampai ke tarif-tarif," ia menandaskan.
Seperti diketahui skema SMS interkoneksi berbasis biaya (cost based) sudah resmi menggantikan skema Sender Keep All (SKA) per 1 Juni 2012 lalu. Jadi kini, operator si penerima SMS juga akan mendapat pemasukan dari pesan yang dikirim.
Adapun besaran yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 23. Namun menurut Budi itu tidak mutlak, pada realisasi di lapangan sejatinya dibebaskan kepada masing-masing operator karena sifatnya B2B.
Sumber : inet.detik.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar